Tuding Platform Kurikulum Mengajar Kemendikbudristek Sesat, Sebuah Perusahaan IT Tawarkan Program Ke Sekolah Untuk Mendapatkan Cuan Ratusan Juta

TANAH DATAR - Platform Merdeka Mengajar yang dibangun untuk menunjang Implementasi Kurikulum Merdeka agar dapat membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman tentang Kurikulum Merdeka. Platform ini juga disediakan untuk menjadi teman penggerak bagi guru dan kepala sekolah dalam mengajar.

Namun diduga untuk mendapatkan keuntungan ratusan juta rupiah, platform yang dirancang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) itu dinilai sesat oleh Abdul Hutasuhut Direktur Mutiara Tech perusahaan yang bergerak di bidang Teknologi Informasi (IT), Abdul lalu menawarkan program yang menurutnya jauh lebih sempurna yang di rancang oleh perusahannya ke seluruh Sekolah Dasar (SD) se-Kabupaten Tanah Datar yang jumlahnya mencapai 305 sekolah dengan memungut biaya Rp. 2, 5 juta/sekolah.

Baca juga: Hetifah Sjaifudian Raih Penghargaan Ganesa Wirya Jasa Adiutama dari ITB

“Jauhlah bedanya (dengan program yang kami tawarkan) kalau punya Kementerian itu entah darimana nilainya tiba-tiba sudah input aja, kalau yang punya kita itu istory nilainya itu harus ada jadi guru itu nanti tidak menjadi sasaran pengawas”, terangnya saat dikonfirmasi indonesiasatu.co.id melalui sambungan telpon, Jum’at (07/04).

Lebih lanjut Abdul mengatakan platform Kemendikbudristek sesat karena hanya berorientasi untuk kejar proyek.

Baca juga: Diskusi Kompetensi: Masa Depan LPK, LKP, BLK dan LSP

“Bapak lihat saja punya kementerian itu, masukan nilai entah darimana datangnya nilai itu tiba-tiba sudah input saja nilai 80, bukan hanya tidak optimal tapi sesat, cuma (Kemendikbudristek) hanya kejar roti (proyek) saja”, ujarnya.

Abdul lalu membandingkan dengan program yang ia tawarkan, menurutnya program miliknya dilengkapi dengan istory nilai dan sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) terbaru sehingga program yang ia tawarkan dipakai diseluruh Indonesia.

Baca juga: Kementerian PPPA Siap Berkolaborasi Dengan Puluhan Organisasi Pelajar dan Mahasiswa  Kawal UU TPKS

“Program yang kita buat ini sudah lengkap, sudah sesuai dengan juknis terbaru, istory nilainya juga harus ada, hingga program kita ini dipakai di seluruh Indonesia”, tegasnya.

Sebelumnya indonesiasatu.co.id mendapatkan salinan surat Permohonan Sosialisasi yang dilayangkan Mutiara Tech ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadis Dikbud) Kabupaten Tanah Datar, dalam surat nomor : 15/UND/MT/III/2023 tertanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani Abdul Hutasuhut itu meminta Kadis Dikbud untuk memfasilitasi seluruh Kepala Sekolah SD dan SMP Negeri dan Swasta se-Kabupaten Tanah Datar untuk mengikuti sosialisasi Kurikulum Asesmen Merdeka yang mereka selenggarakan pada hari Kamis, 16 Maret 2023 bertempat di Hotel Emerone Batusangkar.

Baca juga: Wabup Richi Aprian Buka Musrenbang Penyusunan RKPD Kabupaten Tanah Datar 2023

Tidak hanya itu, mereka bahkan sudah menyusun jadwal pelatihan yang diikuti oleh 14 Kecamatan, 305 Sekolah Dasar dan 1824 orang peserta selama 7 hari.

Sementara saat dikonfirmasi Kadis Dikbud Kabupaten Tanah Datar Riswandi mencoba berkilah dengan mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk tanggungjawab moral dari pihak yang sangat perhatian terhadap pendidikan serta bentuk kepedulian pendidikan Mutiara Tech dengan mengadakan sosialisasi dan diikuti oleh Ketua gugus secara gratis.

Baca juga: Garda Terdepan di Bidang Pendidikan, Guru Harus Melek dan Cakap Digital

“Maaf, ini bukan proyek, ada pihak yang peduli pendidikan mengadakan sosialisasi dan diikuti oleh ketua gugus secara gratis, inilah bentuk tanggungjawab moral dari pihak yg sangat perhatian terhadap pendidikan. Tentu kita seharusnya berterima kasih, tidak ada pula larangan dari Kementerian untuk memperkuat kebijakan merdeka belajar”, kilahnya melalui pesan instan, Kamis (06/04).

Namun indonesiasatu.co.id coba mematahkan argumentasinya dengan mangatakan bahwa sudah ada pengakuan dari pihak Mutiara Tech setiap sekolah dipungut pembayaran sebesar Rp. 2, 5 juta, dirinya hanya bungkam.

Menanggapi hal itu, Arif Rahman Husein tokoh pemuda Tanah Datar yang selama ini konsens terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Tanah Datar mengatakan program yang ditawarkan perusahaan IT Mutiara Tech tidak membantu sekolah, justru membebankan pihak sekolah, karena orientasinya adalah bisnis.

"Ini bukan membantu dunia pendidikan, tapi mereka ingin membangun bisnis dengan modus pelatihan digital untuk guru, bayangkan kalau satu sekolah dipungut pembayaran Rp. 2, 5 juta dikalikan 305 SD di Tanah Datar lebih dari Rp. 760 juta sangat fantastis margin yang akan mereka dapat, sementara sekolah tidak punya anggaran untuk itu", beber Arif Rahman saat berbincang dengan indonesiasatu.co.id, Jum'at (07/04) malam.

Arif menduga ada komitmen yang telah dibangun dengan Kadis Dikbud Kabupaten Tanah Datar untuk mensukseskan program jual aplikasi dengan modus asesmen kurikulum merdeka yang ditawarkan Mutiara Tech.

Baca juga: Hetifah Sjaifudian Sampaikan Laporan Panja RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi

"Pasti ada jobdesk untuk bagi-bagi kue dengan Kadis, mengingat nilai fantastis keuntungan yang akan mereka dapat jika program yang mereka tawarkan ini terselenggara", urainya.

Terpisah Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat, Yefri Heriani mengatakan upaya peningkatan kapasitas pendidik memang perlu terus ditingkatkan, namun kegiatan ini perlu dirumuskan terlebih dahulu dalam perencanaan oleh dinas atau sekolah.

"Sebetulnya upaya peningkatan kapasitas pendidik perlu terus ditingkatkan, kapasitas apa saja yg menjadi kebutuhan guru, agar penyelenggaraan pendidikan menjadi berkualitas, tapi, dirumuskan dalam perencanaan. Apakah hal tersebut ada diperencanaan dinas atau sekolah?", terangnya saat dihubungi indonesiasatu.co.id, Jum'at (07/04). (JH)